BAPPERIDA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

Laporan-Kinerja-2021

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Bappedalitbang 2024

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2026.

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sasaran Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui dokumen ini, tercipta komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah terkait kinerja yang dapat diukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bapperida Trenggalek — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

IFTITA AMALIA — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah 2025

BAPPERIDA TRENGGALEK — Wed, 28 Oct 2026 00:00:00 +0000

Mapping Regional Priority Products through the Penta Helix Approach in Trenggalek District

Harendhika Lukiswara, Ulya Awwalul Mar’ah, Anindita Diesti Sabdorahso — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Namun, keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara cerdas dengan memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menjadi penggerak utama kemajuan daerah. Sektor-sektor tersebut kemudian diidentifikasi lebih lanjut menjadi produk unggulan daerah yang mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan meliputi Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen, dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengidentifikasi sektor prioritas dan produk unggulan. Data penelitian diperoleh melalui survei sekunder serta penyebaran kuesioner kepada para pemangku kepentingan yang mewakili unsur penta helix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan persepsi stakeholder penta helix, produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek meliputi tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan. Ketiga produk unggulan tersebut dipilih berdasarkan kriteria prioritas, yaitu kontribusi terhadap perekonomian daerah, ketersediaan bahan baku, dan potensi pasar. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penentuan produk unggulan daerah guna mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti serta memperkuat ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kesiapan Masyarakat Kecamatan Durenan Terhadap Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

Ulya Awwalul Mar’ah — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Minapolitan merupakan strategi pengembangan wilayah berbasis kegiatan perikanan yang bertujuan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat melalui penguatan keterkaitan antara desa dan kota. Kabupaten Trenggalek sebagai wilayah perdesaan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya, sehingga ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan minapolitan di Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan budidaya adalah Kecamatan Durenan, yang dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan minapolitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Durenan dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada enam responden kunci yang mewakili unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Penilaian kesiapan masyarakat menggunakan pendekatan Community Readiness Model (CRM), yang mencakup enam dimensi utama, yaitu usaha masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap usaha, kepemimpinan, iklim masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap isu, dan sumber daya. Tingkat kesiapan masyarakat diklasifikasikan ke dalam sembilan tahapan, mulai dari no awareness hingga community ownership. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Durenan berada pada tingkat ketujuh, yaitu stabilization, dengan skor akhir sebesar 3,87. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki keterlibatan aktif dan dukungan yang relatif stabil dalam pengembangan kawasan minapolitan, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan optimalisasi sumber daya agar pengembangan kawasan minapolitan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Bappeda Jatim — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun yang menjadi arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RPJPN serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan kondisi strategis daerah.

Visi pembangunan jangka panjang Jawa Timur adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berakhlak, berdaya saing, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi yang berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan RPJPD dibagi ke dalam beberapa tahapan lima tahunan (RPJMD), yang masing-masing memiliki prioritas pembangunan berbeda namun tetap berkesinambungan. Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan menekankan pada transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan jasa, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dokumen ini menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah guna memastikan kesinambungan, konsistensi, dan integrasi program pembangunan di Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Timur

Bappeda Jatim — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menjadi arah pembangunan daerah selama 20 tahun, selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menekankan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

Pembangunan Jawa Timur diarahkan pada penguatan sektor unggulan, pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi hijau. Selain itu, RPJPD juga menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif.

Dengan tahapan pembangunan yang terarah, RPJPD ini diharapkan mampu mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi maju, berdaya saing global, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dokumen ini disusun untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekologi. Selain itu, RPJPD juga menekankan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas.

Melalui tahapan pembangunan yang terencana dan terukur, Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu mencapai kesejahteraan masyarakat yang inklusif, daya saing daerah yang tinggi, serta ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Minapolitan merupakan konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi lokal di kawasan perdesaan sebagai upaya memperkuat perekonomian berbasis sumber daya setempat. Konsep ini dirancang untuk menciptakan hubungan fungsional yang saling menguntungkan antara desa dan kota (urban-rural linkage), sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Selama ini, fenomena yang kerap terjadi adalah penghisapan sumber daya desa secara besar-besaran oleh kota, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang pada akhirnya melemahkan kapasitas desa dalam membangun dirinya sendiri. Kehadiran minapolitan menjadi strategi untuk menahan laju ketimpangan tersebut dengan tetap menjaga keterhubungan ekonomi desa-kota secara seimbang. Kecamatan Durenan merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi terbesar dalam sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, dibandingkan kecamatan lain di wilayah tersebut. Potensi ini menjadikan Kecamatan Durenan sebagai lokasi prioritas dalam pengembangan kawasan minapolitan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun, pengembangan kawasan minapolitan bukanlah proses yang sederhana, karena memerlukan komitmen kuat, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Untuk menilai tingkat kesiapan Kecamatan Durenan dalam mewujudkan kawasan minapolitan, dilakukan penyusunan riset studi kelayakan yang menjadi dasar analisis pengembangan wilayah. Buku ini merupakan laporan akhir hasil studi tersebut yang memuat pendahuluan, kajian literatur, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan sebagai pijakan strategis dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan ke depan.

Keberdayaan Gender di Sektor Wisata: Solusi Feminisasi Kemiskinan?

Harendika Lukiswara — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perempuan, dengan berbagai stigma yang melekat, terus menjadi perhatian dalam berbagai sektor, termasuk politik dan ekonomi. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di ruang publik serta akses yang setara terhadap pekerjaan menunjukkan adanya kemajuan, namun realitasnya masih menghadapi hambatan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai “kelas dua”. Stigma seperti “masak, macak, manak” masih melekat kuat dan membatasi peran perempuan dalam ranah domestik. Situasi ini semakin diperberat selama pandemi Covid-19, ketika tekanan ekonomi meningkat akibat penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, yang pada banyak kasus memicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data menunjukkan bahwa 42% responden mengalami peningkatan frekuensi kekerasan selama pandemi. Selain itu, beban perempuan bertambah dengan tanggung jawab mendampingi anak belajar daring, mengurus rumah tangga, sekaligus bekerja bagi perempuan yang memiliki pekerjaan formal. Pengalaman ini juga dirasakan oleh perempuan pekerja yang tetap harus menjalankan peran domestik tanpa dukungan pasangan. Kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan peran gender yang masih kuat dalam masyarakat patriarkis. Namun, dalam perspektif budaya Jawa, peran domestik perempuan tidak selalu dimaknai sebagai keterbatasan, melainkan sebagai bagian dari simpul sosial yang lebih luas. Rumah tangga dipandang sebagai ruang yang terhubung dengan ranah publik, sehingga aktivitas perempuan di luar rumah dapat dipahami sebagai perpanjangan dari peran domestik. Dengan demikian, tidak seharusnya ada penolakan terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial, selama tetap berakar pada nilai-nilai sosial keluarga.

Pembentukan BRIDA sebagai Inisiator Science (Evidence)-Based Policy di Kabupaten Trenggalek, mungkinkah?

Harendhika Lukiswara, Ulya Awwalul Mar’ah — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memiliki akar sejarah panjang sejak era kolonial, ketika pemerintah Hindia Belanda mengooptasi ilmuwan ke dalam birokrasi berorientasi profit melalui konsep “floracrats”. Pola ini berlanjut dalam berbagai periodisasi, mulai dari era kolonial yang menempatkan ilmuwan sebagai bagian dari proyek ekonomi, hingga era revolusi di mana ilmu pengetahuan mulai dikaitkan dengan pembangunan nasional, meskipun peran ilmuwan masih terbatas. Pada masa Orde Baru, kontrol pemerintah terhadap produksi ilmu pengetahuan semakin kuat, dengan orientasi riset yang lebih teknokratis dan berbasis proyek, serta minimnya perkembangan ilmu sosial. Memasuki era kontemporer, pendekatan evidence-based policy mulai berkembang, menekankan pentingnya penggunaan hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan yang rasional dan sistematis. Konsep ini semakin menguat sejak akhir 1990-an dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan negara BRIC menunjukkan bahwa optimalisasi ilmu pengetahuan dan inovasi berkontribusi signifikan terhadap daya saing nasional. Dalam konteks Indonesia, penguatan kelembagaan riset diwujudkan melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, yang mengintegrasikan berbagai lembaga riset sebelumnya. Di tingkat daerah, dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2021 untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan inovasi. Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu daerah yang menginisiasi pembentukan BRIDA dengan skema integrasi bersama Bappeda, meskipun implementasinya memerlukan komitmen dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Kesiapan Trenggalek Menuju Kota Kreatif

Harendhika Lukiswara — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Menjamurnya kedai kopi di berbagai sudut kota mencerminkan perubahan gaya hidup sekaligus transformasi ekonomi menuju ekonomi kreatif. Fenomena ini terlihat pada sosok seperti Roni, seorang software engineer freelance yang memanfaatkan kedai kopi sebagai ruang kerja alternatif untuk menstimulus ide dan kreativitas. Kedai kopi tidak lagi sekadar tempat konsumsi, tetapi menjadi ruang sosial produktif bagi pekerja kreatif seperti penulis, musisi, dan desainer. Studi dalam Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa tingkat kebisingan rendah hingga sedang di kafe dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dan mendorong lahirnya ide-ide kreatif. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan kedai kopi kerap diasosiasikan sebagai indikator tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di suatu kota. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam, ke industri, hingga kini berbasis pengetahuan dan kreativitas, di mana ide menjadi faktor produksi utama. Ekonomi kreatif menekankan pada proses penciptaan nilai dari gagasan menjadi produk bernilai ekonomi, seperti desain, musik, kuliner, hingga perangkat lunak. Kreativitas membutuhkan ruang fisik yang mendukung interaksi dan kolaborasi, sehingga kota memiliki peran strategis dalam menyediakan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, banyak kota berlomba membangun identitas sebagai kota kreatif. Kabupaten Trenggalek, melalui visi Trenggalek Creative City dalam RPJMD 2021–2026, berupaya menjadikan wilayahnya sebagai pusat pertumbuhan berbasis kreativitas. Namun, upaya ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia, pembangunan ekosistem yang kondusif, serta penentuan sektor unggulan yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi kreatif daerah.

Studi Kelayakan Pengembangan Panggul Little Jogja : Perspektif Spasial, Ekonomi dan Sosial Budaya Historis

Harendhika Lukiswara — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Berbagai program unggulan telah dicanangkan oleh Bupati Trenggalek terpilih dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya adalah program Panggul Little Jogja. Program ini merupakan pendekatan pembangunan kewilayahan yang menitikberatkan pada aspek spasial sebagai paradigma utama dalam pengembangan kawasan. Konsep Panggul Little Jogja tidak hanya didasarkan pada perencanaan fisik, tetapi juga diperkuat oleh adanya keterkaitan historis dan sosial budaya antara wilayah Panggul dan Yogyakarta pada masa lalu, yang menjadi dasar potensial untuk membangun kerja sama antarwilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan mengombinasikan analisis deskriptif kualitatif, metode skoring, dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi potensi serta strategi pengembangan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis terdapat hubungan yang dapat dimanfaatkan sebagai fondasi pengembangan kawasan berbasis identitas lokal. Dari sisi ekonomi, Panggul memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata terpadu dengan mengedepankan paket wisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang saling terintegrasi. Sementara itu, secara spasial, morfologi kawasan Panggul menunjukkan kemiripan dengan struktur ruang Kota Yogyakarta, sehingga memperkuat relevansi konsep yang diusung. Berdasarkan analisis SWOT, strategi pengembangan yang direkomendasikan adalah strategi agresif (aggressive strategy), yaitu dengan memaksimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki untuk mempercepat pertumbuhan kawasan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata dan daya saing wilayah Panggul di masa mendatang.

Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Bendungan

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kecamatan Bendungan memiliki beragam potensi lokal di berbagai sektor yang dapat dikembangkan sebagai basis pembangunan wilayah. Namun, pelaksanaan program-program pembangunan yang selama ini cenderung bersifat top-down berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara desain program dengan karakter lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih adaptif dan kontekstual agar hasilnya lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kecamatan Bendungan, mengevaluasi program-program pemerintah yang telah dilaksanakan, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan kuesioner, dengan unit analisis meliputi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah menyadari adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dan mulai melakukan upaya penanganan secara mandiri, meskipun belum terarah dan spesifik. Oleh karena itu, diperlukan model pemberdayaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, dengan penentuan sasaran yang jelas, serta dukungan pendampingan dari pihak lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki.

Kajian Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Program Pembangunan

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kecamatan Watulimo di Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan dengan dinamika pembangunan yang cukup pesat dan strategis, terutama setelah ditetapkan sebagai kota maritim baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, dalam proses implementasinya, pembangunan di wilayah ini kerap menghadapi resistensi dari masyarakat setempat, khususnya masyarakat pesisir yang memiliki karakter sosial budaya yang kuat, kritis, dan cenderung resisten terhadap perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi dan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir di Kecamatan Watulimo, menganalisis hubungan antara karakter tersebut dengan sikap resistensi terhadap program pembangunan, serta merumuskan pendekatan sosial budaya yang tepat untuk meminimalkan penolakan masyarakat. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan kuesioner, dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua program pembangunan yang mengalami penolakan, yaitu Rusunawa Prigi dan Pelabuhan Niaga. Motif resistensi masyarakat beragam, mulai dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan, pengaruh lingkungan sosial, kesalahpahaman akibat informasi yang tidak konsisten, hingga kekecewaan terhadap pemerintah. Selain itu, terdapat pula dorongan agar masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan pendekatan kultural yang lebih adaptif, evaluasi terhadap proses penolakan, peningkatan komunikasi untuk meyakinkan tujuan program, pemberdayaan masyarakat agar patuh namun tetap kritis, penyediaan ruang dialog yang terbuka, serta kajian mendalam terhadap kebutuhan dasar masyarakat sebagai landasan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

STUDI BIOEKONOMI PADA PERIKANAN BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN TRENGGALEK

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kabupaten Trenggalek sebagai wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah, salah satunya adalah komoditas lobster yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak nelayan skala kecil. Salah satu kawasan penting dalam produksi benih bening lobster (BBL) adalah Prigi yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Potensi lobster pasir di perairan Prigi diperkirakan mencapai 1,91 ton per tahun, namun tingkat pemanfaatannya masih sekitar 44,53%. Meskipun demikian, tingkat kelangsungan hidup (survival rate) benih bening lobster di alam sangat rendah, yakni hanya sekitar 1%, yang berarti dari 1.000 benih hanya sekitar 10 ekor yang dapat bertahan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis aspek lingkungan dan ekonomi penangkapan BBL di Kabupaten Trenggalek. Hasil analisis menunjukkan bahwa estimasi jumlah tangkapan BBL menggunakan model Fox sebesar 874 ekor per minggu masih berada di bawah kuota nasional sebesar 2.795 ekor per minggu. Dari sisi lingkungan, aktivitas penangkapan juga masih berada di bawah ambang batas dengan nilai Effort Optimum Area (EOA) sebesar 127 upaya per keramba dan Catch Optimum Area (COA) sebesar 845 ekor per minggu. Namun demikian, tidak ditemukan korelasi signifikan antara jumlah alat tangkap dengan hasil tangkapan. Dari sisi ekonomi, usaha penangkapan BBL dinilai kurang layak karena nilai maksimum keuntungan hanya mencapai Rp7.836.266,44 dengan upaya optimal 25 keramba. Melebihi batas tersebut, nelayan berpotensi mengalami kerugian, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Kajian Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Secara Terpadu di Kabupaten Trenggalek

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Daerah Kabupaten Trenggalek — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kajian pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) secara terpadu di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk memperkuat keterkaitan pembangunan antar desa serta mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah. Permasalahan utama yang dikaji meliputi penentuan kriteria desa pusat pertumbuhan, metode identifikasi desa yang layak menjadi DPP, serta kondisi keterkaitan antara desa pusat pertumbuhan dengan desa hinterland di sekitarnya. Hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan strategi pengembangan wilayah berbasis desa. Penelitian ini menetapkan tujuh kriteria utama dalam menentukan DPP, yaitu sentralitas kawasan, aksesibilitas, hirarki pelayanan kawasan, indeks ketahanan ekonomi, rasio elektrifikasi, rencana pengembangan kawasan, serta potensi unggulan desa. Analisis dilakukan menggunakan metode skalogram, analisis indeks sentralitas untuk melihat hirarki pelayanan, analisis indeks ketahanan ekonomi (IKE), analisis rasio elektrifikasi, serta pendekatan kualitatif. Hasil analisis menghasilkan klasifikasi desa pusat pertumbuhan menjadi tiga kategori, yaitu DPP utama, DPP alternatif I, dan DPP alternatif II pada setiap kecamatan. DPP utama umumnya merupakan desa pusat kecamatan dengan karakteristik kawasan perkotaan, sedangkan DPP alternatif merupakan desa di luar kawasan perkotaan yang memiliki potensi berkembang di masa depan. Selain itu, keterkaitan antara DPP dan desa hinterland dianalisis dalam dua dimensi, yaitu keterkaitan spasial dan ekonomi. Berdasarkan keseluruhan temuan, dirumuskan arah strategi pengembangan DPP yang terbagi ke dalam tiga karakteristik utama, yaitu DPP berbasis wisata, industri pengolahan/UMKM/makanan-minuman, serta sektor agro sebagai penggerak ekonomi lokal.

Kajian Segitiga Pembangunan Wilayah Kabupaten Trenggalek (Trenggalek-Watulimo-Panggul)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Daerah Kabupaten Trenggalek — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kajian Segitiga Pembangunan Wilayah Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk mengkaji konsep tiga kutub pertumbuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu RTRW dan RPJMD yang telah direvisi. Konsep ini menempatkan Perkotaan Trenggalek, Watulimo, dan Panggul sebagai pusat pertumbuhan utama yang saling terhubung dalam mendorong pembangunan wilayah. Permasalahan yang dikaji meliputi peran dan fungsi masing-masing kutub pertumbuhan beserta keterkaitannya, evaluasi pelaksanaan pembangunan di ketiga kawasan tersebut, serta penyusunan skenario perencanaan untuk pengembangan ke depan. Pendekatan utama yang digunakan adalah scenario planning sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian masa depan pembangunan wilayah. Metodologi yang diterapkan adalah metode TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, and Acting), dengan tahap analisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis CIPP, Causal Loop Diagram (CLD), dan Cross Impact Analysis (CIA). Hasil kajian menunjukkan bahwa Perkotaan Trenggalek berperan sebagai pusat pemerintahan dan kota utama, Watulimo sebagai kota maritim yang berbasis pariwisata dan pelabuhan, serta Panggul sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pelayanan umum di kawasan selatan. Selain itu, kajian ini menghasilkan empat skenario pengembangan wilayah, yaitu skenario advance dengan strategi optimization, skenario conventional dengan strategi reformation, skenario pre-advanced dengan strategi strengthening, dan skenario under-developed dengan strategi survive and development. Setiap skenario memberikan arah kebijakan yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi pembangunan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

Kajian Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa model pengembangan wilayah, di antaranya konsep segitiga emas yang melibatkan Kecamatan Durenan, Kecamatan Trenggalek, dan Kecamatan Bandung (Tulungagung), serta segitiga pembangunan wilayah yang menghubungkan Kecamatan Trenggalek, Watulimo, dan Panggul. Meskipun demikian, implementasi kedua model tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan belum maksimalnya fungsi kutub pertumbuhan, keterbatasan aksesibilitas antarwilayah, belum adanya spesialisasi kawasan yang jelas, serta lemahnya keterkaitan antar pusat pertumbuhan. Kajian ini dilakukan untuk mendukung integrasi pembangunan antar kawasan sekaligus merumuskan konsep kebijakan yang tepat guna mempercepat pembangunan wilayah di Kabupaten Trenggalek. Permasalahan utama yang dikaji meliputi penentuan isu prioritas pembangunan, penguatan pusat pertumbuhan, serta penetapan model pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik daerah. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi multi-criteria analysis, indeks sentralitas Marshall, urban compactness index, analisis gravitasi, serta indeks Williamson untuk mengukur disparitas wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu prioritas pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, mitigasi bencana, serta pengurangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pusat pertumbuhan utama (orde I) berada di Kecamatan Trenggalek, sementara Kecamatan Watulimo dan Panggul berperan sebagai pusat pertumbuhan sekunder (orde II). Model pengembangan wilayah yang direkomendasikan adalah konsep Limas Pertumbuhan Wilayah, yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan spesialisasi kawasan, serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI SELINGKAR WILIS KABUPATEN TRENGGALEK

Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Community based tourism melalui pengembangan desa wisata merupakan pendekatan alternatif dalam pembangunan pariwisata berbasis pedesaan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 15 faktor yang berperan dalam pengembangan desa wisata, dengan lima faktor prioritas utama yaitu daya tarik wisata, keunikan, pelibatan dan penerimaan masyarakat, keberadaan tokoh penggerak, serta kebijakan pendukung. Berdasarkan analisis skoring terhadap kelima belas faktor tersebut, tingkat kelayakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek berada pada kategori cukup layak dengan nilai rata-rata 2,75 dari skala 5. Namun demikian, hasil analisis lebih lanjut dari aspek fisik, ekonomi, dan budaya menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% desa yang saat ini memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah dalam meningkatkan kesiapan desa. Oleh karena itu, dirumuskan empat strategi utama pengembangan desa wisata ke depan, yaitu strategi optimization untuk memaksimalkan potensi yang ada, strengthening untuk memperkuat kapasitas, tourism reform untuk pembenahan sistem, serta survive and develop untuk desa dengan keterbatasan yang perlu bertahan sekaligus berkembang secara bertahap.

Kajian Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Kajian Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor ekonomi strategis di daerah, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, peternakan, kelompok wanita tani (KWT), serta perikanan. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi riil yang dihadapi masyarakat selama pandemi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti, khususnya dalam upaya penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Tim penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini, baik dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai responden. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin menjadi faktor penting dalam terselesaikannya kajian ini secara optimal. Meskipun demikian, tim penyusun menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan perumusan kebijakan publik.

Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) disusun sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat guna memperkuat daya saing daerah. Selain itu, pengukuran IDSD juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pembangunan daerah. Sejak tahun 2019, Kabupaten Trenggalek secara aktif melakukan pengumpulan dan input data pendukung untuk mengetahui posisi daya saing daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IDSD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 sebesar 2,91 dan meningkat menjadi 3,27 pada tahun 2020. Namun, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan nilai menjadi 3,12 pada tahun berikutnya. Meskipun mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Analisis terhadap data IDSD menjadi instrumen penting dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan berbasis data. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, serta penguatan daya saing baik di tingkat domestik maupun internasional, guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

PEREMPUAN, KEMISKINAN, DAN PARIWISATA

Harendhika Lukiswara — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Tulisan ini membahas keterkaitan antara perempuan, kemiskinan, dan pariwisata dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Meskipun akses perempuan di sektor ekonomi dan politik terus meningkat, budaya patriarki masih menjadi penghambat utama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi peran mereka pada ranah domestik. Pandemi Covid-19 semakin memperburuk kondisi ini dengan meningkatnya beban kerja domestik, kerentanan ekonomi, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini berkontribusi pada feminisasi kemiskinan, di mana perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami kemiskinan berkepanjangan dan kesulitan keluar dari kondisi tersebut. Dalam sektor pariwisata, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, perempuan masih menghadapi ketimpangan peran, upah, dan kesempatan kerja, meskipun jumlah partisipasi mereka cukup tinggi. Ketimpangan ini diperparah oleh stereotip gender dan dominasi laki-laki dalam posisi strategis. Namun demikian, pariwisata berbasis komunitas, khususnya desa wisata, menawarkan peluang untuk meningkatkan keberdayaan perempuan melalui pelibatan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang mendorong pengembangan desa wisata serta pemberdayaan perempuan menjadi langkah strategis dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbukti memiliki korelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, serta penghapusan budaya patriarki, menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan gender.

Strategi Operasional Promotif-Preventif Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek

Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjadi rujukan strategis dalam proses pengambilan kebijakan dalam menghadapi wabah Covid-19, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memberikan tekanan signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat. Tingginya laju penyebaran virus mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan pembatasan sosial yang berimplikasi langsung pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu grand strategy yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. Dokumen Strategi Promotif–Preventif ini disusun sebagai upaya untuk mengedepankan pendekatan pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi, sehingga tidak hanya berfokus pada penanganan dampak, tetapi juga pada upaya mitigasi risiko penyebaran virus. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons situasi krisis secara adaptif dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan ketahanan sosial. Meskipun demikian, penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang, sehingga dokumen ini dapat semakin relevan dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027: Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bapperida — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan bupati. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tersebut meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

BAPPERIDA Trenggalek — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Trenggalek secara berkelanjutan. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2045 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Selama periode pelaksanaannya, pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai capaian sekaligus menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang periode berikutnya.

Perubahan Kedua Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026

BAPPERIDA Trenggalek — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Renstra Bappedalitbang adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta program kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai acuan Bappedalitbang dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; serta merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2029

BAPPERIDA Trenggalek — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Renstra Bapperida) adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta program kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai acuan Bapperida dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; serta merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bapperida Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

BAPPERIDA Trenggalek — Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019: Pemerintah Kabupaten Trenggalek

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019: Pemerintah Kabupaten Trenggalek

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020

BAPPERIDA Trenggalek — Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026